Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label peradilan adat

19. Peradilan Adat: Kategori Sengketa Perdata & Cara Penyelesaian

KATEGORI SENGKETA PERDATA Secara umum, sistem adat Minangkabau mengelompokkan sengketa perdata atas dua kelompok. Pertama adalah sengketa yang didasarkan atas besarnya nilai objek yang disengketakan, dan keduda adalah sengketa yang didasarkan pada jenis yang disengketakan. Berdasarkan nilai barang atau objek yang disengketakan, sengketa dapat dikelompokkan atas tiga yaitu: 1) sengketa besar, 2) sengketa sedang, dan 3) sengketa ringan. Berdasarkan jenis persengketaan, sengketa dapat dibedakan atas tiga yaitu: 1) sengketa adat, 2) sengketa syara’, dan 3) sengketa umum.

18. Peradilan Adat: Prinsip Dasar Peradilan Adat Minangkabau

Karena adat Minangkabau dibangun atas ikatan kekerabatan dan kekeluargaan yang kuat, peradilan adat pada dasarnya menganut prinsip perdamaian. Semua pertikaian, perselisihan dan persengketaan diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian yang disepakati melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat berlangsung secara hirakhis— Batanggo naik-Bajanjang turun . Pada tingkat paling rendah, sebuah pertikaian atau perselisihan yang hanya melibatkan keluarga satu paruik , maka penyelesaiannya cukup berlangsung dalam prauik itu saja. Bilamana perselisihan atau persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam limbago paruik , atau telah melibatkan kaum, maka pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa bisa meminta peradilan pada ke limabgo kaum . Begitu pula halnya, bila perselisihan dan persengketaan tersebut tidak menemukan kata sepakat ( mufakat ) pada tingkat kaum, maka yang bersengketa boleh mengajukan proses peradilan ke tingkat kampuang/ jorong atau nagari— Kusuik-kusuik bulu ayam,...