Sejarah Pemerintahan

Nagari Kamang Darussalam merupakan nagari yang baampek suku (berempat suku), yaitu nagari yang memiliki empat suku induk dengan masing-masing memiliki pecahan sendiri-sendiri.  Adapun suku-suku yang empat itu ialah Ampek Ibu, Jambak, Koto, dan Sikumbang.

Adapun dalam hal sistem kelarasan Nagari Kamang Darussalam  menganut sistem kelarasan Koto Piliang.  Sesuai dengan pepatah Luhak Bapangulu Rantau Barajo maka pada masa dahulunya (tepatnya sebelum masuknya pemerintahan Belanda ke Minangkabau) Nagari Kamang Darussalam dipimpin oleh para penghulu[1] yaitu penghulu yang dua puluh dua (pucuk) dan tengah delapan puluh (bungka).  Akan tetapi pada masa sekarang, tidak semua penghulu yang diangkat oleh kaum dan sukunya yang duduk di Dewan Rapat Penghulu (atau sekarang dikenal dengan nama Kerapatan Adat Nagari-KAN). Di antara mereka dipilih beberapa orang dari masing-masing suku untuk duduk di keanggotaan Majelis Rapat Penghulu (biasanya berjumlah dari empat hingga belasan orang).[2]

Sebagai pimpinan di antara penghulu-penghulu dalam kerapatan pada masa sekarang biasanya diangkat penghulu yang dituakan dan paling dihormati, biasanya berasal dari keturunan yang pertama berdiam di nagari yang bersangkutan.[3] Pada masa dahulu, Nagari Kamang Darussalam dipimpin oleh Empat orang Penghulu Pucuk yang biasa disebut dengan Basa Nan Barampek. Penghulu pucuak ini ialah pemimpin dari empat suku tadi.

Semenjak kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda sistem yang selama ini berlaku dalam pemerintahan nagari oleh pemerintah kolonial diubah, gunanya untuk menjaga dominasi kolonial atas nagari-nagari di Minangkabau.  Tidak terkecuali di Kamang Darussalam, pemerintah kolonial mengangkat salah seorang penghulu kepala untuk dijadikan pemimpin bagi penghulu-penghulu lain. Sehingga Majelis Rapat Penghulu tidak lagi memiliki peran sebesar sebelumnya.

Sebelum Perang Kamang  tahun 1908, di daerah ini terdapat pemerintahan Kelarasan Kamang yang terdiri dari lima nagari  yaitu, Nagari Kamang , Nagari Bansa dan Nagari Pauh (Sekarang kedua nagari tersebut termasuk ke dalam Nagari Kamang Mudiak), Suayan dan Sungai Balantiak (Sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota)[4].  Angku Lareh berdomisili dan memusatkan pemerintahannya  di Nagari Kamang tepatnya di Kampung Jalan Basimpang Jorong Pintu Koto.

Sesudah meletusnya Perang Kamang tahun 1908 nama Nagari Kamang diganti menjadi Nagari Aua Parumahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.  Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sejarah perjuangan sekaligus memadamkan semangat perlawanan anak nagari serta mencegah daerah lain mengikuti jejak masyarakat Kamang. [5]  Pasca Perang Kamang 1908, Kelarasan Kamang dihapuskan dan wilayahnya dimasukkan ke dalam Kelarasan Tilatang yang saat itu diperintahi oleh Jaar Dt. Batuah.  Terdapat enam nagari yang masuk ke dalam pemerintahan Demang ini yaitu Nagari Tilatang, Aua Parumahan (Kamang Darussalam), Magek, Surau Koto Samiak. Gadut, dan Kapau.

Menarik bagi kita untuk mengetahui perihal sejarah nama Kamang karena pada masa sekarang terjadi sengketa oleh dua nagari (Kamang & Babukik) yang sama-sama menyatakan bahwa merekalah nan sebenar Kamang.

Pertama Nagari Kamang Darussalam (Kamang);
1. Sejak ada keberadaannya s/d Tahun 1913 bernama Kamang;
2. Tahun 1913 s/d Tahun 1945 bernama Aua Parumahan;
3. Tahun 1945 s/d Tahun 1949 bernama Kamang;
4. Tahun 1949 s/d sekarang bernama Kamang Hilir. 

Kedua Nagari Babukik yang sebelum Perang Kamang 1908 terdiri atas Nagari Bansa dan Nagari Pauah:
1.  … s/d  …. Nagari Bansa & Nagari Pauah
2. … s/d  Tahun 1913 bernama Nagari Bukik;
3. Tahun 1913 s/d Tahun 1949 bernama Surau Koto Samiak;
4. Tahun 1949 s/d sekarang bernama Kamang Mudiak.

Untuk lebih jelasnya, berikut pada Tabel 6 akan disajikan nama-nama Wali/Kepala Nagari semenjak sebelum Perang Kamang:

Tabel.6 : Nama-nama Kepala/Wali Nagari yang Pernah Menjabat di Nagari Kamang Hilir

Berikut kami lampirkan daftar Penghulu Kepala/ Kapalo Nagari/ Wali Nagari Kamang Darussalam:

No	Tahun	Nama	Keterangan
1		Dt. Karando	Lareh Kamang
2	– 1908	Garang Dt. Palindih	Lareh Kamang
3	1906-1908	Dt. Siri Marajo	Penghulu Kepala Tangah
4	1908-1913	Dt. Kayo
5	1913-1922	Dt. Maradjo
6	1923-1926	Dt. Nan Laweh
7	1926-1928	Dt. Sati
8	1928-1931	A. Labai Sutan
9	1931-1936	Dt. Tan Marajo
10	1936-1946	Dt. Mangkuto
11	1946-1947	Maradjo
12	1947-1948	Dt. Mangkuto
13	1949	Dt. Rajo Sikumbang	Hanya menjabat selama 6 bulan (masa perang)
14	1949-1950	Dt. Rajo Marah
15	1950-1951	Zainal Abidin
16		Haji Bustaman
17	1959	M. K. St. Batuah
18	1959-1961	Dt. Rajo Mangku
19	1961-1962	Dt. Bajanjang Batu
20	1962-1965	Jansima St. Saidi
21		Baratas St. Sajatino
22		M. K. St. Batuah
23	1967-1972	Arinal St. Palimo
24	1972-1975	M. St. Pangulu
25	1975-1979	T. St. Batuah
26	1979-1983	A. Khatib Malano
	Realisasi UU No.5 / 1979 di Sumatera Barat
27	1983-1988	Sistem Pemerintahan Nagari dihapuskan dan 17 jorong di Nagari Kamang langsung menjadi desa
28	1988-1992	Ketujuh belas desa di Nagari Kamang digabung menjadi enam desa
29	1992-2001	Keenam desa tersebut kembali diciutkan menjadi tiga desa
	Pembentukan kembali pemerintahan nagari berdasarkan Perda Kabupaten Agam No.31 tahun 2001
30	2001-2002	S. Bagindo Maralam	Pejabat Wali Nagari
31	2002-2004	Herman St. Majo Indo
32	2004-2006	Baktiwan St. Rajo Nan Panjang
33	2006-2011	Z. Dt. Bilang Kunyiang
34	2011-2016	Mastur St. Majo Lelo
35	2017-2022	Kudri Elhami Panduko Kayo	Sedang menjabat

Sumber: Diolah dari buku A. St. M. Indo. Kamang. Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialis. Jakarta. Rehevi. 1996, data dari Kantor Wali Nagari Kamang 2007, dan wawancara dengan T. Dt. Mudo.

Setelah melalui proses perubahan pemerintahan dari zaman penjajahan sampai ke zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1945 nama nagari ini dikembalikan menjadi KAMANG namun pada tahun 1949 terjadi suatu malapetaka dimana beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat Kamang bermufakat untuk menambahkan kata “HILIA” di belakang nama KAMANG dan melekatkan nama KAMANG MUDIAK ke Nagari Surau Koto Samiak atau dahulunya bernama BABUKIK. Kini Nagari Kamang Hilir terdiri atas 17 jorong yaitu Jorong Koto Panjang, Dangau Baru, Dalam Koto, Batu Baraguang, Pintu Koto, Joho, Nan Tujuah, Ampek Kampuang, Limo Kampuang, Bancah, Koto Nan Gadang, Binu, Ladang Darek, Solok, Guguak Rang Pisang, Koto Kaciak, Balai Panjang.  Status nagari tetap bertahan sampai diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 pada tahun 1983 di Sumatera Barat.

Pemberian nama Kamang Hilir merupakan hasil kesepakatan antara beberapa pemuka nagari dari Kamang Darussalam dengan Nagari Babukik. Musyawarah mereka lakukan di Kampuang Anak Aia Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Darussalam. Hal mana memberikan dampak yang sangat fatal bagi kelangsungan sejarah dan jati diri (identitas) Nagari Kamang itu sendiri.

Pada tahun 1988, berdasarkan instruksi Gubernur Sumatera Barat No.11 tahun 1988 tentang Penataan Kembali Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa, maka desa yang sebelumnya berjumlah 17 buah dimana pada awal tahun 1980an sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini tentang Pemerintahan Desa maka seluruh jorong yang ada pada sebuah nagari diangkat statusnya menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1988 tersebut dilakukanlah penyederhanaan Pemerintahan Desa di Nagari Kamang menjadi enam desa.  Keenam desa tersebut ialah:

1               Desa Kamang Sari, merupakan gabungan dari Desa Koto Panjang dan Dangau Baru.

2               Desa Dalam Koto-Batu Baragung, merupakan gabungan dari Desa Dalam Koto dan Batu Baragung.

3               Desa Tangah Kamang, merupakan gabungan dari Desa Joho, Pintu Koto, dan Nan Tujuah.

4               Desa Aur Parumahan, merupakan gabungan dari Desa IV Kampung, V Kampung, dan Bancah.

5               Desa Hilir Lami I, merupakan gabungan dari Desa Ladang Darek, Solok, Binu, dan Koto Nan Gadang.

6               Desa Hilir Lamo II, merupakan gabungan dari Desa Balai Panjang, Koto Kaciak, dan Guguk Rang Pisang.[6]

Selanjutnya melalui penataan tahap ke 4, enam desa yang sebelumnya hasil penyederhanaan dari 17 desa, kembali disederhanakan menjadi 3 buah desa.[7] Desa-desa yang tiga tersebut ialah:

1. Desa Kamang Barat, merupakan gabungan dari Desa Kamang Sari dengan Desa Dalam Koto Batu Baragung.


2. Kamang Tangah, merupakan gabungan antara Desa Tangah Kamang dengan Desa Aur Parumahan.


3. Kamang Timur, merupakan gabungan antara desa Hilia Lamo I dan Hilia Lamo II

Penyederhanaan desa ini rupanya mengikuti dari kearifan orang tua dahulu. Dimana Nagari Kamang Darussalam dibagi atas tiga patahan (sidang) yakni Tangah Mudiak (Barat), dan Hilir (Timur). Ketiga desa ini berada dibawah pemerintahan Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang.  Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang berpusat di Nagari Kamang Darussalam tepatnya di Desa Kamang Tangah.  Adapun status 17 desa pada tahap awal pemerintahan desa, selanjutnya menjadi dusun.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 7 berikut:

Tabel 7: Nama-nama Desa dan Kepala Desa di Kamang Hilir dari tahun 1983-1993

No	1983[8]		1988[9]		1993[10]
	Nama Desa	Kepala Desa	Nama Desa	Kepala Desa	Nama Desa	Kepala Desa
1	Koto Panjang	S. Saidi Batuah	Kamang Sari	Dt. Pasnil	Kamang Barat	Drs. Junawarwan Jamil
2	Dangau Baru	Gafar St. Parpatiah
3	Dalam Koto	St. Simabua	Dalam Koto Batu Baraguang	Dt. Maukun
4	Batu Baraguang	St. Malenggang
5	Pintu Koto	D. Saidi Batuah	Tangah Kamang	Mawan St. Batuah	Kamang Tangah	S. Bagindo Maralam
6	Joho	Ihsan St. Bagindo
7	Nan Tujuah	Maas St. Mangkuto
8	IV Kampuang	M.Y. Pakiah Saidi	Aua Parumahan	S. Bagindo Maralam
9	V Kampuang	Y. St. Andomo
10	Bancah	Dt. Badiri
11	Koto Nan Gadang	S. St. Bagindo	Hilia Lamo I	Z. Dt. Bilang Kuniang	Kamang Timur	Arasi Katik Bandaro
12	Binu	Sofirman
13	Ladang Darek	A. St. Bagindo
14	Solok	Z. Dt. Bilang Kuniang
15	Guguak Rang Pisang	Pakiah Sulaiman	Hilia Lamo II	Khairl St. Pangulu
16	Koto Kaciak	M. St. Mangkudun
17	Balai Panjang	St. Rajo Endah

Sumber: Diolah dari wawancara dengan Z. Dt. Bilang Kuniang pada tanggal 26 Agustus 2007 di Kantor Wali Nagari Kamang Hilir Di IV Kampung.  Serta buku A. St. Majo Indo. Kamang: Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialis. Hal 19-20

Berdasarkan UU No.22/1999 tentang ototnomi daerah juncto Perda Sumabar No. 9. 2000 juncto Perda Agam No. 31/2001, Nagari Kamang Hilir yang sebelumnya terpecah atas tiga desa kembali ke sistem pemerintahan nagari.  Dengan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat wali nagari melalui Petikan Keputusan Bupati Agam No. 456 tahun 2001 setelah melalui musyawarah, diangkatlah mantan Kepala Desa Kamang Tangah S. Bagindo Maralam sebagai pejabat wali nagari di Kamang Hilir.

_______________________

Catatan Kaki:

[1] Rapat Penghulu, kalau boleh memijam istilah Rusli Amran. Rusli Amran. Sumatera Barat Plakat Panjang. (Jakarta:Sinar Harapan. 1981)hal.190

[2] Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847, (INSIS: Jakarta. 1992), hlm. 21

[3] Sistem ini juga berlaku di nagari-nagari lain di Minangkabau.  Untuk lebih jelasnya lihat, Rusli Amran. Sumatera Barat Plakat Panjang. (Jakarta:Sinar Harapan. 1981)hal.190

[4] Monografi Nagari Kamang Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. 1980

[5] Diolah dari Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilai Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.(Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilia. 2007) dan Monografi Nagari Kamang tahun 1980.

[6] A. St. Majo Indo, Kamang Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialis (Jakarta; Rehevi, 1996) hal. 20

[7] KAN Kamang Hilia, op cit., hal.3

[8] Realisasi UU No.5 /1979 tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat ialah pada tahun 1983, berdasarkan Perda No.13 tahun 1983.

[9] Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 11 tahun 1988 mengenai perlunya penataan kembali wilayah administrasi Pemerintahan Desa di Sumatera Barat.

[10] Melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor SK / 143 / 487 / 1993 tanggal 21 Juli 1993.  Tentang: Penataan jumlah desa dam kelurahan sebagai hasil penataan desa tahap IV di Sumatera Barat.

 

Selanjutnya tentang Kamang:

1. Tambo I (sejarah)


2. Tambo II


3. Kenapa negeri bernama Kamang?


4. Asal Usul Masyarakat


5. Keadaan Alam


6. Para Angku Palo